Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyebutkan inflasi perumahan yang terus naik dan kebijakan pemerintah terhadap Upah Minimum Pekerja (UMP) 2023 yang ditetapkan maksimal 10%, dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi.
Hal ini menurut Herry, membuat pemerintah harus membuat strategi perumahan dengan mencari titik keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan melalui pengendalian harga jual dan besaran bantuan pembiayaan perumahan.
“Tren inflasi dan suku bunga yang terus terus naik, menjadikan strategi pemerintah dalam mendorong demand side dan supply side menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan sektor properti,” sebut Herry pada sela-sela kegiatan bertema Optimisme Pembiayaan Rumah Rakyat di Tengah Resesi Global, belum lama ini.
Menurutnya, untuk menjawab tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder terkait akan melakukan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan.
“Dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan perencanaan program dan anggaran pembiayaan perumahan, melakukan mitigasi risiko terhadap isu kualitas bangunan dan ketepatan sasaran, penyiapan program pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal dan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif,” urai Herry.
Sementara itu ia mencatatkan bahwa pada Tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.