Kebijakan pemerintah yang condong pada program pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dinilai sebagai langkah efektif dan tepat untuk mendorong peningkatan aktifitas ekonomi disektor riil. Dengan bangkitnya kegiatan industri konstruksi maka percepatan pembangunan infrastruktur bisa berjalan. Dampaknya akan terjadi multiplier efek .yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, penyediaan prasarana yang mendukung ekonomi rakyat.
Pernyataan tersebut diutarakan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Guritno dalam membuka Seminar dan Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang digelar hari ini (20/4) di Jakarta.
Bambang menegaskan, pemerintah dan dunia usaha jasa konstruksi masing-masing perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dan efektif dalam berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Besaran kontribusi terhadap perekonomian nasional perlu kita upayakan agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ucapnya.
Ditambahkan, pemerintah ke depan terus berupaya mengoptimalkan manfaat program pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin dari kebijakan program prioritas dan strategis yang dipilih pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Prioritas pembangunan infrastruktur telah dijabarkan dijabarkan dalam bentuk program bidang ke-Pu-an maupun non ke PU an tegas Bambang.
Menurutnya, aspek yang mampu mendorong tumbuhnya ekonomi nasional adalah dengan cara antara lain meningkatkan kehandalan sistem/jaringan infrastruktur PU untuk meningkatkan daya saing sekaligus meningkatkan investasi proyek-proyek infrastruktur PU melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Ditambah lagi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan strategis dan wilayah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Dicontohkan, program pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan Public Private Partnership (PPP) misalnya pembangunan jalan tol dan penyediaan air bersih seperti Umbulan, Karawang, Bandar Lampung, Jatige Water Supply. Adanya proyek-proyek dengan skema PPP di sektor migas, energi maupun petrokimia juga akan mendorong permintaan terhadap jasa konstruksi bidang pembangunan infrastruktur semakin besar.
Dengan demikian, ucap Kepala Badan Pembina Konstruksi semakin besar permintaan jasa konstruksi akan diikuti dengan semakin ketatnya persaingan usaha. Salah satu upayamemenangi persaingan terutama terhadap Badan Usaha Asing adalah meningkatkan daya saing, jelasnya.
Sejalan dengan itu Bambang meminta AKI untuk terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, mendorong kemudhan akses alat dan material dan memfasilitasi upaya untuk memperkuat permodalan usaha bagi anggotanya. Bambang mengingatkan, dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat anggota AKI juga dituntut dapat memahami peraturan perundangan terkait jasa konstruksi khususnya dibidang usaha dan penyelenggaraaan jasa konstruksi.
Kompetisi yang sehat dan fairness harus selalu dijaga sejak dari tahap pelelangan sampai penyelesaian pekerjaan. Pasalnya, penawaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan akan berdampak buruk terhadap kualitas konstruksi. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu kunci sukses memenangkan persaingan usaha. Prinsip GCG meliputi; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemadirian yang menekankan pada fairness, dalam memenuhi hak-hak stakeholder.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum AKI, Sudarto berharap percepatan pembangunan infrastruktur ke depan dapat terus berjalan hingga berkesinambungan. Tanda-tanda kearah sana, menurutnya saat ini sudah terlihat dari semakin meningkatnya besaran pembiayaan konstruksi setiap tahun. Alokasi dana pemerintah ke sektor konstruksi mencapai30%. Kekurangannya diharapkan bisa ditutup oleh pihak swasta dan dan BUMN.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Malkan Amin menghimbau anggota AKI agar mampu memberikan suntikan semangat terhadap pengurusnya. Dirinya sangat berharap peran serta pihak investor dalam pembiayaan sektor konstruksi yang persentasenya sangat besar yakni 70 %.
Tumpuan besar ada dipihak investor untuk memenuhi target yang totalnya diatas Rp 300 Triliun bagi pembangunan infrastruktur hingga 2014, tegasnya. Diperkirakan 2012 pemerintah akan mensubsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan total hampir Rp 200 Triliun. Bisa jadi alokasi bagi pembangunan infrastruktur dialihkan ke program pemberian subsidi listrik dan BBM, tutur Malkan yang kuatir akan terjadi.
Bila kondisi mendesak, tambah Malkan Amin kemungkinan pemerintah akan berupaya mengakselerasi dengan cara memindahkan dana yang sedianya untuk pembangunan infrastruktur ke program pemberian subsidi. Oleh sebab itu, ke depan jasa konstruksi sangat memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, harap Ketua Umum LPJKN.