Pemerintah Tetapkan 10 PSN Baru Senilai Rp 265 Triliun


 Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menetapkan 10 proyek strategis nasional (PSN) baru dan 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN. Nilai proyek PSN baru tersebut diperkirakan mencapai Rp 265 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, dasar hukum penetapan PSN baru itu termuat dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

“Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN sebanyak 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp 5.746,4 triliun,” kata Wahyu yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam media gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12).

Sebagai informasi, 10 proyek PSN baru itu meliputi pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kawasan Industri Tanjung Sauh, Provinsi Kepulauan Riau; Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park, Provinsi Sulawesi Tenggara; Kawasan Industri Motui, Provinsi Sulawesi Tenggara; Kawasan Industri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;  dan Kawasan Industri Pulau Ladi, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Provinsi Papua Barat; Bendungan Karangnongko, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur; Pengembangan Lapangan Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) dan Compression di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat); dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN terdiri atas Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai, Provinsi DKI Jakarta; Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang, Provinsi Kalimantan Utara; Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara, Provinsi Kalimantan Timur.

Soal pembiayaan 10 proyek baru tersebut, kata Wahyu, selain Bendungan Karangnongko, sepenuhnya ditanggung pihak swasta atau tidak menggunakan anggaran APBN. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri nasional.

Masih terkait arahan Jokowi, kata Wahyu, program atau proyek yang masuk dalam daftar PSN dapat diselesaikan paling lambat di Semester I/2024. Dan, proyek tersebut dipastikan baik dari sisi penyelesaian maupun pembiayaan tidak menggunakan APBN dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

PSN baru itu, kata Wahyu, juga dinilai telah memenuhi kriteria strategis lantaran memiliki peran terhadap kesejahteraan sosial, pertahanan, kedaulatan nasional, dan perekonomian regional, serta nasional. Juga dinilai berdampak positif atas produk domestik bruto, pengurangan pengangguran, lingkungan hidup, dan memiliki keselarasan dengan berbagai sektor infrastruktur yang saling mendukung.

“Penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan presiden,” katanya.

Pejuang NKRI

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama