Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC). Rapat itu bertema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'.
Menurut Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, pemaparan yang disampaikan presiden di forum itu terkait kondisi perekonomian secara global yang belum stabil dan ancaman resesi global 2023 masih mengintai.
"Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023 agar semuanya siap. Karena situasinya hampir seluruh lembaga keuangan internasional menyampaikan tidak mudah," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (17/01/2023).
Ia menyampaikan akan segera menindaklanjuti instruksi presiden untuk diterapkan di Jawa Tengah. Instruksi tersebut di antaranya memudahkan investasi dan pengalokasian APBD tahun 2023 untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan stunting.
Tiga hal itu akan menjadi fokus yang ditargetkan Pemprov Jawa Tengah untuk diatasi di tahun 2023. Sejumlah kebijakan yang telah dijalankan dan akan direncanakan untuk mengatasi masalah tersebut akan dikebut Ganjar untuk mencapai angka yang ditargetkan presiden.
"Daerah mesti menyambut dengan cepat untuk merumuskan dengan micro targeting, sehingga kita harapkan yang miskin siapa, datanya dimana, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa, dan mesti dilakukan kolaboratif," ucapnya.
"Khusus untuk Jawa Tengah, karena di Bappeda kami sudah merancang soal kemiskinan bagaimana penanggulangannya, stunting, pasca pandemi kan ada beberapa kenaikan maka kita siap siaga," tambahnya.
Adapun sejumlah target yang diberikan Jokowi untuk kepala daerah, yakni kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, angka stunting di bawah 14 persen, dan optimalisasi investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk itu, Ganjar berupaya mencapai target tersebut dengan langsung menginstruksikan jajaran di pemerintahannya beserta seluruh forkopimda di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk langsung bekerja dengan bergerak cepat.
Kemudian, instruksi itu juga berlaku untuk pengendalian inflasi di Jawa Tengah yang pada Desember 2022 mencapai 5,63 persen. Maka dari itu, seluruh pihak diminta untuk langsung mengeksekusi target-target yang diberikan untuk kemajuan daerah.
"Mulai minggu ini, kita akan roadshow di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan kades untuk mendata dengan detail, camat saya minta mengkoordinasikan, dan bupati akan bertanggung jawab di daerahnya," pungkasnya.