Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo selama dua periode, terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir sejak 2020, Ganjar selalu berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.
Tercatat, pada September 2020, jumlah penduduk miskin Jateng sebanyak 4,119 juta orang (11,84 persen). Pada September 2021, turun lagi menjadi 3,934 juta orang (11,25 persen). Hingga Maret 2022, jumlahnya berhasil ditekan lagi menjadi 3,831 juta orang (10,93 persen).
Selama dua periode kepemimpinannya, sejak 2013 lalu, mantan anggota DPR RI itu telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng hingga 3,51 persen. Dari 2013 yang berjumlah 4,8 juta penduduk miskin, menjadi tinggal 3,8 juta penduduk miskin.
Bahkan, Pemprov Jateng juga pernah menurunkan jumlah penduduk miskin terbanyak secara nasional periode September 2021 hingga Maret 2022. Selama kurun waktu tersebut, Jateng berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 102.570 orang.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai. Maka kita sampaikan, satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," kata Ganjar usai memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2023 di Kantor Gubernur Jateng.
Program-Program Gagasan Ganjar
Keberhasilan Ganjar menekan jumlah penduduk miskin di Jateng tak lepas dari sejumlah langkah agresifnya dalam mengintervensi program dan kebijakan. Ganjar selalu menginisiasi upaya-upaya kreatif dan inovatif, serta mengedepankan kepentingan masyarakat Jateng.
Beberapa program Ganjar untuk menurunkan kemiskinan antara lain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Tuku Lemah Oleh Omah atau beli tanah dapat rumah dan sejumlah upaya jambanisasi, listrik hingga air.
Selain itu, berbagai program juga terus digenjot seperti bantuan tunai dan non tunai, guna memberdayakan warga yang tidak dapat bekerja akibat pandemi. Pada awal 2020, tercatat 133.555 keluarga se-Jateng mendapatkan bantuan sosial uang tunai sebesar Rp 200.000 yang disalurkan melalui kantor pos, selama dua bulan.
Sejak periode pertama kepemimpinannya di Jateng pada 2013 hingga 2022, Ganjar telah berhasil merehabilitasi RTLH sebanyak 1.041.894 unit rumah di seluruh wilayah yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota itu. Program ini merupakan hasil pendanaan dari APBD dan seluruh pihak swasta yang turut membantu seperti BAZNAS, CSR dan filantropi.
Kemudian, program Tuku Lemah Oleh Omah yang digulirkan Ganjar sejak tahun 2020 lalu, hingga kini telah banyak mewujudkan impian warga miskin untuk memiliki hunian sendiri. Tercatat, pada tahun 2020 ada 200 unit. Pada 2021 ada 186 unit dan 2022 dibangun 253 unit. Sementara tahun 2023 akan dibangun 615 unit.
Tak hanya itu, Ganjar juga telah melakukan perbaikan jamban atau jambanisasi kepada 35.000 lebih rumah di seluruh Jateng, serta mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dengan telah merevitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng.
Ganjar juga meluncurkan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang ditujukan bagi keluarga miskin non produktif yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah. Sedikitnya, ada sekitar 13 ribu masyarakat miskin di Jateng yang disasar program KJS ini. Para pemegang KJS nantinya akan mendapatkan bantuan dana Rp 200.000.
Bahkan pada 2023 ini, Ganjar juga melakukan penambahan dana bantuan untuk keluarga miskin yang memegang KJS senilai Rp 170.000. Dengan demikian, para pemegang KJS akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 370.000 yang akan diberikan secara bertahap.
Jurus selanjutnya, sektor UMKM yang menjadi motor penggerak perekonomian juga masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Hal ini pun disadari betul oleh Ganjar, dengan memanfaatkan media sosial pribadinya yang memiliki jutaan pengikut sebagai ruang promosi secara gratis.
Melalui program yang dinamakan Lapak Ganjar, kini sebanyak 2.932 UMKM telah terdaftar dan mengalami peningkatan terhadap pendapatan dan penjualan produknya setelah dipromosikan secara langsung oleh Ganjar.
"Perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian. Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin," ujarnya.
"Maka yang ekstrem ditangani khusus. Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa, rasa-rasanya treatment-nya tidak terlalu berat," jelas Ganjar.