Program Sekolah Virtual diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tahun 2020 lalu, dinilai terbukti efektif mengurangi angka putus sekolah.
Program sekolah virtual disiapkan untuk anak keluarga miskin dan anak difabel.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, juga memberikan secara gratis siswa siswi peserta sekolah virtual diberikan gawai dan pulsa internet.
"Yang membedakan dengan sekolah reguler, waktu kegiatan belajar mengajar sekolah virtual bersifat fleksibel."
"Menyesuaikan dengan kondisi peserta didik," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, Rabu, (28/06/2023).
Uswatun menjelaskan program tersebut dirancang di tahun 2019 untuk atasi angka putus sekolah di wilayah kecamatan di Jawa Tengah, yang belum punya fasilitas SMA atau SMK negeri atau disebut area blank spot.
"Konsepnya untuk mengakomodir anak-anak di wilayah blank spot khususnya dari keluarga miskin maupun difabel yang tak lolos dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) reguler" tambahnya.
Sebagai permulaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah buka Sekolah Virtual di SMAN 1 Kemusu, Boyolali dan SMAN 3 Brebes pada tahun 2020.
Yakni dengan masing-masing sekolah mendapat kuota satu rombongan belajar (Rombel) berisi 36 siswa dan siswi.
"Bulan Mei 2023, kami sudah meluluskan sekolah virtual angkatan pertama," lanjutnya.
Uswatun menambahkan, tahun 2023 pihaknya bakal perluas jangkauan sekolah virtual di seluruh area blank spot yang tersebar di Jawa Tengah.
Jajaran dinas terkait di level kabupaten/ kota segera lakukan sosialisasi program tersebut.
Secara teknis, calon peserta sekolah virtual bisa menghubungi SMA negeri terdekat untuk mendaftar program.
Bila kuota minimum, yakni 30 peserta terpenuhi, maka kelas dapat dibuka.
Namun bila belum mencukupi, maka sekolah tersebut akan berkoordinasi dengan sekolah lain untuk memenuhi kuota minimal.
Menurut Uswatun, selain masalah ekonomi, para peserta Sekolah Virtual juga terkendala waktu bila harus mengikuti jam pelajaran sekolah reguler.
Ada juga kelompok anak-anak difabel yang mobilitasnya terbatas.
Untuk itu, selain 70 persen dilakukan secara daring, waktu pelaksanaan KBM juga pada sore dan malam hari.
"Anak-anak itu kalau pagi sampai sore umumnya mereka bekerja membantu perekonomian keluarga. Maka kita buka kelas di sore dan malam hari," imbuhnya.
Disinggung soal fasilitas penunjang KBM, Uswatun mengakui, kalau setiap peserta Sekolah Virtual diberikan gawai berupa telepon pintar, diberikan bantuan pulsa internet tiap bulan.
Soal biaya pengadaan gawai dan pulsa internet, diambilkan dari dana zakat yang dikelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Para peserta Sekolah Virtual yang telah selesaikan pendidikan mendapat ijazah SMA negeri sesuai dengan afiliasi kelas mereka.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, ide awal penerapan Sekolah Virtual berawal dari lulusan jenjang SMP yang tak bisa meneruskan sekolah karena biaya.
Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang bekerja sebagai buruh.
“Konsepnya, agar anak dapat kesempatan belajar. Bahkan ada yang boro (pekerja di luar kota)"
"Tetapi mereka tetap ingin sekolah, sehingga kita bikin kelas virtual. Agar aksesibilitasnya lebih nyaman, kita dampingi dan bantu," ujarnya.
Ganjar Pranowo juga minta peserta didik virtual tekun belajar, meski terhimpit ekonomi.
Untuk proses pembelajaran, mereka didampingi dari sekolah terdekat dari area tinggal
Jika membuahkan hasil yang bagus, ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan kerja sama, dengan perguruan tinggi dan perluasan jangkauan Sekolah Virtual.